Jakarta, -- : Badan Kehormatan DPR tengah menyelidiki dugaan pemerasan yang diduga dilakukan anggota DPR RI. Ternyata kasus tersebut diduga melibatkan dua anggota Dewan dan staf ahli Fraksi Partai Demokrat (PD) terhadap Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Anggota Badan Kehormatan DPR RI Ali Machsan Moesa mengatakan, penyelidikan kasus itu terjadi usai BK DPR mendapat laporan yang dilayangkan Muhammad Sukarya, mantan pejabat di Badan Bencana Alam Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Hari ini, BK DPR memanggil dan meminta keterangan dari Herdian Aryanto Teradu, staf dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Radityo Gambiro.
"Ini diduga ada yang jadi makelar dana bencana alam di Cianjur. Uang sudah diberikan, tapi akhirnya dana tak turun," kata Ali Machsan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/2).
Berdasarkan keterangan pelapor, kata Ali Machsan, pihaknya memberikan dana Rp 1,5 miliar kepada Haris Hartoyo, yang merupakan Staf TA dari anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Supomo.
Ali mengatakan, pelapor memberikan uang karena dijanjikan akan membantu pengurusan dana bencana untuk Kabupaten Cianjur. Ternyata janji itu tak terpenuhi. Bahkan, Pemkab diminta mengeluarkan uang Rp 2 miliar lagi untuk dana verifikasi proposal dana bencana. Sebab jika cair, diharapkan mendapat dana bencana puluhan miliaran rupiah.
Sementara, dana bencana sendiri tidak dibahas di Komisi XI DPR yang membidangi masalah keuangan. Sebab pengurusan dana itu diduga dilaksanakan di Komisi VIII DPR yang mengurusi dana sosial.
"Katanya uang diberikan ke Supomo. TA-nya yang terima uang. Tapi karena dia Komisi XI, tak mungkin proposal diurus dia. Katanya lewat Pak Gondo, lewat TA-nya, Pak Herdian. Makanya ini kita periksa," jelas Ali.
BK sendiri masih belum bisa membuka substansi penyelidikan hingga saat ini. Yang pasti, pihaknya menduga ada kemungkinan permainan makelar anggaran itu bisa jadi hanya permainan para staf ahli. - (mtvn) - .
Anggota Badan Kehormatan DPR RI Ali Machsan Moesa mengatakan, penyelidikan kasus itu terjadi usai BK DPR mendapat laporan yang dilayangkan Muhammad Sukarya, mantan pejabat di Badan Bencana Alam Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Hari ini, BK DPR memanggil dan meminta keterangan dari Herdian Aryanto Teradu, staf dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Radityo Gambiro.
"Ini diduga ada yang jadi makelar dana bencana alam di Cianjur. Uang sudah diberikan, tapi akhirnya dana tak turun," kata Ali Machsan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/2).
Berdasarkan keterangan pelapor, kata Ali Machsan, pihaknya memberikan dana Rp 1,5 miliar kepada Haris Hartoyo, yang merupakan Staf TA dari anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Supomo.
Ali mengatakan, pelapor memberikan uang karena dijanjikan akan membantu pengurusan dana bencana untuk Kabupaten Cianjur. Ternyata janji itu tak terpenuhi. Bahkan, Pemkab diminta mengeluarkan uang Rp 2 miliar lagi untuk dana verifikasi proposal dana bencana. Sebab jika cair, diharapkan mendapat dana bencana puluhan miliaran rupiah.
Sementara, dana bencana sendiri tidak dibahas di Komisi XI DPR yang membidangi masalah keuangan. Sebab pengurusan dana itu diduga dilaksanakan di Komisi VIII DPR yang mengurusi dana sosial.
"Katanya uang diberikan ke Supomo. TA-nya yang terima uang. Tapi karena dia Komisi XI, tak mungkin proposal diurus dia. Katanya lewat Pak Gondo, lewat TA-nya, Pak Herdian. Makanya ini kita periksa," jelas Ali.
BK sendiri masih belum bisa membuka substansi penyelidikan hingga saat ini. Yang pasti, pihaknya menduga ada kemungkinan permainan makelar anggaran itu bisa jadi hanya permainan para staf ahli. - (mtvn) - .
Posting Komentar